SAAT ini dengung perkembangan teknologi sudah setiap saat kita baca dan dengarkan melalui berbagai media sosial. Infiltrasi teknologi pada seluruh struktur ekonomi berjalan cukup cepat dan mengagetkan, terutama sentuhan terhadap sektor keuangan dan perbankan.

Pemanfaatan teknologi dipercaya dapat melipatgandakan keuntungan para penggunanya. Lalu, bagaimana dengan sektor pertanian? Mungkin dalam kondisi eksisting sektor ini masih menjadi pengecualian.

Sektor pertanian cenderung bernilai tambah kecil dan para tenaga kerjanya cenderung telah menua (mayoritas > 60 tahun). Mayoritas tenaga kerjanya juga memiliki latar pendidikan yang rendah dengan jumlah SDM yang tidak bersekolah-tamatan SD mencapai 68,02%, SMP sebesar 16,51%, SMA/SMK sebesar 13,61%, dan lulusan perguruan tinggi hanya mencapai 1,86% (BPS, 2019).  Read More →

DAMPAK neraca perdagangan tergolong serius terhadap perekonomian Indonesia. Selain berkaitan dengan neraca transaksi berjalan (current account) dan efek dominonya terhadap nilai tukar rupiah, neraca perdagangan juga merefleksikan tingkat produktivitas domestik baik dari sisi input maupun output. Dalam perkembangan terakhir, neraca perdagangan kita masih terjerembab cukup dalam di angka defisit.

Selama periode Januari–Juni 2019, total defisit perdagangan mencapai USD1,93 miliar dan meningkat 60,83% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018 (yoy). Akibatnya proyeksi neraca transaksi berjalan pada kuartal II/2019 relatif menjadi suram.

Kendati belum dirilis Bank Indonesia (BI), banyak pihak yang menebak defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) akan kian lebar pada kuartal II. Hal ini mengacu pada tren periode-periode sebelumnya seperti kondisi pada kuartal I/2019 kemarin.  Read More →

FAKTOR tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu utang terbesar untuk menunjukkan derajat daya saing bangsa kita. Untuk sementara ini persoalan tersebut cukup mengganggu karena daya dukung yang lemah terhadap pengembangan perekonomian.

Di tataran ASEAN saja berdasarkan berbagai survei internasional mengenai peringkat daya saing tenaga kerja, posisi kita masih terjerembap di bawah beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Padahal waktu persiapan kita cukup mepet untuk menghadapi momentum bonus demografi yang sedianya akan mulai terjadi secara nasional di 2020. Read More →

PADA hakikatnya, kebijakan fiskal adalah bentuk intervensi pemerintah dalam proses pembangunan sistem ekonomi yang sehat dan stabil. Konsep normatif yang sering kali diusung ialah apa pun akan dilakukan pemerintah selama kualitas pertumbuhan ekonomi terjaga dan tidak ada legal formal yang dilanggar.

Keikutsertaan pemerintah dalam pembangunan dijalankan melalui tiga fungsi dasar kebijakan fiskal, yakni distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Dengan adanya kekuatan fiskal inilah pemerintah memiliki bargaining power di hadapan mitra-mitra pembangunannya (misal: pengusaha, masyarakat, atau bahkan antarpemerintah).  Read More →

DARI berbagai sistem perekonomian yang paling mainstream yang dikembangkan di seluruh negara, dapat kita akui bahwa sistem kapitalisme menjadi yang favorit daripada sistem-sistem lainnya. Kendati demikian pelaksanaannya tidak dapat dikatakan seragam.

Tentu ada modifikasi di berbagai sisi agar implikasinya sesuai dengan konsep/kultur pembangunan di negara tersebut. Sistem kapitalisme begitu mengagungkan persaingan sebagai jalan menuju level kesejahteraan yang optimum.

Proses persaingan dikelola melalui mekanisme pasar yang tidak terbatas (bebas/liberal), peran pemerintah hanya sebatas regulator dan/atau pengawas persaingan. Semua pelaku dari latar belakang apa pun berhak mengikuti arena persaingan, tetapi mereka juga dituntut dapat memaksimalkan segala sumber dayanya untuk mampu bertahan atau bahkan menjadi penguasa pasar.  Read More →

MENANGGAPI persoalan tingginya harga tiket pesawat yang dikeluhkan masyarakat hampir setahun belakangan, pemerintah justru hendak mengundang sejumlah maskapai asing untuk ikut melayani rute penerbangan domestik. Kabarnya, pemerintah akan melonggarkan aturan daftar negatif investasi (DNI) di sektor aviasi sebagai langkah kuratif melalui persaingan bisnis antarmaskapai.

Di tengah-tengah suasana politik yang masih hangat, gagasan untuk melibatkan pihak (perusahaan) asing dalam sendi apa pun akan cenderung direspons menjadi isu yang sensitif. Ada baiknya pula jika pemerintah memperhatikan dengan saksama apa saja potensi dampak yang akan terjadi andaikata gagasan ini dieksekusi.  Read More →