GAME of Thrones, sebuah narasi yang menarik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isinya tentang “sindiran” kepada hadirin Annual Meeting 2018 IMF-World Bank Group tentang fenomena globalisasi yang semakin liar.
Rasanya memang tidak berlebihan. Sebab apa yang terjadi dalam perekonomian global dewasa ini identik dengan alur cerita pada film Game of Thrones.
Ini semua sudah menjadi konsekuensi logis atas globalisasi yang kian tak terbatas. Liberalisasi juga turut memaksa agar semua negara turut bersaing dan berpacu untuk bisa berjelajah sehingga ekspansi dan pertempuran bisnis menjadi konsekuensi berikutnya.
Kendati konsep dasarnya memiliki tujuan yang cukup apik untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi ekonomi, dinamikanya justru mengantarkan sistem ini berjalan cenderung kanibal. Negara yang memiliki bekal (sumber daya) yang terbatas dipaksa harus bersaing vis a vis dengan negara yang lebih kuat.
Pertarungan bak David vs Goliath di berbagai lini tak terhindarkan lagi hingga pada akhirnya globalisasi dan liberalisasi ekonomi tak ubahnya seperti pergelaran karpet merah yang membuat negara adikuasa memiliki legalitas untuk melakukan “penjajahan”. Penguasaan di bidang ekonomi kini telah menjadi gerbang pembuka untuk kekuasaan-kekuasaan berikutnya, khususnya di bidang sosial, politik, serta sumber daya alam dan manusia.
Menyemai Benih
Kita tentu berharap, pidato yang disampaikan Presiden Jokowi memiliki makna yang mendalam bagi seluruh stakeholder perekonomian dunia. Minimal sebagai peringatan bersama agar tak melenceng dari cita-cita awal adanya globalisasi dan liberalisasi. Karena motif ekonomi bisa memicu pergulatan besar-besaran seiring semakin sensitifnya kebijakan di sebuah negara terhadap kondisi perekonomian dunia.
Contoh nyatanya sudah terlihat dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS). Keduanya harus kita akui memiliki kendali yang sangat dominan atas stabilitas perekonomian global.
China unggul sebagai negara eksportir yang memiliki pangsa terbesar di 2017 dengan nilai ekspor diperkirakan sebesar USD2,26 triliun. Sementara AS berada tepat di bawahnya (urutan kedua) dengan total nilai ekspor sebesar USD1,55 triliun. Selain itu keduanya juga memiliki jejaring bisnis yang merata hampir di seluruh pelosok dunia.
Efek negatif ketika kedua negara terus bersitegang adalah munculnya pelemahan ekonomi global. Presiden Jokowi kembali mengutip Winter is Coming sebagai alarm peringatan dari masa penuh ketidakpastian akibat para pemimpin negara yang mengedepankan egosentrisnya.
Dalam kisah Game of Thrones, winter is coming merupakan bentuk ancaman berupa musim salju berkepanjangan yang membawa pasukan mati atau disebut Wights. Kisah ini masih cukup logis dijadikan sebuah analogi karena egosentrisme yang dijalankan banyak negara justru akan mendatangkan bencana bagi stabilitas perekonomian dunia.
Saat ini sudah terlihat bagaimana dampaknya terhadap harga minyak dan pelemahan nilai mata uang berbagai negara karena “intrik” yang dilakukan AS. Ekonomi dunia diperkirakan IMF akan melambat sekitar 1% karena insiden tersebut. Oleh sebab itu sudah cukup tepat apa yang dikatakan Presiden Jokowi agar delegasi-delegasi yang hadir mulai memikirkan dampak kebijakannya lebih luas.
Selain menjadi panggung politik dengan berbagai tujuan normatif, kita tentu juga berharap agenda Annual Meeting IMF-World Bank 2018 yang kemarin dilakukan di Bali melahirkan manfaat bagi Indonesia. Jumlah delegasi yang hadir diperkirakan sekitar 36.619 peserta yang berasal dari 189 negara.
Provinsi Bali sudah sangat jelas mendapatkan berkah yang paling melimpah atas event tersebut. Berbagai infrastruktur dibangun dalam rangka menjamin kelancaran acara saat berlangsung, mulai dari underpass Simpang Tugu Ngurah Rai, pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Sarbagita hingga perluasan beberapa sarana di Bandara Ngurah Rai. Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) juga dikebut penyelesaiannya sebagai salah satu ikon utama Bali.
Lonjakan keuntungan atas bisnis pariwisata dan ragam akomodasi lainnya juga berhasil kira raih. Sebagaimana penuturan dari Menteri Pariwisata, sebelum tanggal 12 Oktober kemarin sekitar 2.600 paket wisata sudah ludes terjual dengan kisaran harga USD75–2.000 per pack.
Selama acara berlangsung rata-rata delegasi menghabiskan USD2.500 atau setara Rp37,9 juta. Potensi devisa yang diterima diperkirakan akan mencapai Rp1 triliun. Tidak hanya Bali saja yang menikmati, daerah-daerah lain, terutama yang menjadi destinasi wisata prioritas yang tengah dikembangkan pemerintah, juga turut kecipratan. Bahkan Lombok tetap banyak diminati kendati baru selesai diporak-porandakan bencana alam.
Di luar itu semua, kita patut berbangga diri karena berhasil menunjukkan kemampuan kita sebagai tuan rumah yang baik untuk berbagai event berskala internasional. Belum selesai hegemoni Asian Games dan Asian Para Games 2018 berakhir, kita juga berhasil menyelenggarakan agenda Annual Meeting IMF-World Bank 2018.
Kesuksesan tersebut menandakan bahwa secara birokrasi, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan masyarakat telah terjalin dengan baik. Kita bisa menyuguhkan hiburan yang berkesan, keamanan yang terjaga, dan iklim masyarakat yang hangat.
Kita juga berhasil mengatasi potensi bencana atau aksi demonstrasi yang dapat menghambat keberlangsungan kegiatan. Ini tentu menjadi citra yang positif bagi negara kita.
Imbas lainnya juga menyasar ke kepentingan ekonomi. Sebanyak 19 transaksi kerja sama dihasilkan pada saat acara berlangsung. Nilai ekonominya sekitar USD13,6 miliar atau setara dengan Rp202 triliun.
Adapun jenis-jenis transaksi investasi yang dihasilkan meliputi bidang infrastruktur transportasi, energi, pariwisata, dan beberapa sektor lain melalui sederet BUMN dalam negeri. Seperti inilah manfaat yang sangat kita harapkan dapat kita petik melalui investasi sebagai host agenda berskala internasional. Apresiasi positif kita terima dari negara lain baik itu berupa evaluasi kegiatan ataupun tindak lanjut melalui kerja sama mutualistis.
Fokus Tindak Lanjut
Selepas berakhirnya kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank 2018, kita patut menanti bagaimana aktivitas pemerintah dalam menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan. Secara normatif, penulis berharap ritme pengelolaan seperti yang diterapkan pada event Asian Games, Asian Para Games, dan Annual Meeting IMF-World Bank dapat terus dipertahankan.
Aksi pembangunan yang digerakkan oleh sebuah visi yang seragam telah terbukti mampu menorehkan berbagai macam catatan positif. Setelah ini pemerintah harus menjaga pola konsolidasi yang sudah terjalin erat ini untuk mengejar hasil-hasil pembangunan yang dampaknya lebih luas dan panjang lagi bagi masyarakat Indonesia.
Pertama, kita jangan sampai kehilangan fokus pembangunan kendati telah sukses menjadi penyelenggara berbagai event strategis. Ada tugas-tugas berat karena kita memasuki tahun-tahun sulit.
Di luar tekanan berat atas kondisi perekonomian global, tekanan dari sisi internal juga tak kalah hebat karena memasuki musim-musim politik. Baik sektor moneter maupun fiskal akan dipaksa bekerja ekstra. Kuncinya terletak pada sejauh mana pemerintah dan BI serta OJK mampu meningkatkan konsentrasi dan konsolidasinya untuk memperkuat perekonomian domestik.
Walaupun diragukan beberapa pihak, Presiden Jokowi penulis harapkan mampu menjadi contoh yang baik sebagai seorang negarawan dan tokoh bangsa meskipun menjadi incumbent dalam pertarungan pemilihan presiden. Para anggota DPR maupun eksekutif dan legislatif di daerah juga tetap harus fokus menjalankan amanahnya. Jangan sampai ingar-bingar masa pemilu justru menghilangkan gairah pembangunan yang sudah dilakukan secara gradual.
Kedua, determinasi peran di tiap institusi perlu dioptimalkan. Saat ini isu sentral yang paling mengemuka adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi serta memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Kurs rupiah dan inflasi merupakan ajang utama bagi BI dan kementerian di bidang ekonomi meskipun tidak menutup kemungkinan juga terkait dengan kinerja di kementerian-kementerian lain. Nah, sekarang ini fokus yang paling utama adalah menjaga agar neraca perdagangan bisa surplus kembali.
Penulis harapkan cara yang perlu dioptimalkan adalah agar ekspor kita bisa meningkat. Langkah determinannya tentu saja dengan menggenjot produksi dalam negeri melalui kebijakan investasi dan efisiensi. Langkah komplementernya adalah dengan menahan impor yang tidak perlu serta menggelorakan gerakan nasionalisme ekonomi yang baru berupa promosi dan konsumsi produk-produk dalam negeri.
Ketiga, meningkatkan konsolidasi antarpemangku kebijakan. Penulis menganggap hal ini penting karena terjadi beberapa kali tumpang tindih kebijakan secara kasat mata.
Yang paling hot adalah disintegrasi kebijakan pada isu impor pangan dan kenaikan bahan bakar premium. Hal ini seharusnya jangan sampai terjadi karena membuat spekulasi publik menjadi liar.
Minimal masyarakat akan mengira kebijakan pemerintah tidak dijalankan melalui proses perencanaan yang akurat. Kredibilitas pemerintah harus tetap dijaga agar masyarakat tidak skeptis terhadap program-program pembangunan yang diakomodasi pemerintah.
Dan keempat, memfasilitasi agar peran pemerintah daerah dan BI dapat berjalan lebih mendalam. Tujuan utamanya adalah agar dapat meminimalkan transaction cost yang mungkin terlahir dari minimnya integrasi antara pemerintah pusat dan daerah serta otoritas fiskal dan moneter.
Daerah dapat dibebani tugas yang lebih lugas untuk merawat investasi dan pembangunan ekonomi daerah. Minimal kebijakan mereka tidak kontradiktif dengan langkah efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah pusat dalam hal investasi dan efisiensi.
Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk pembagian wewenang yang koheren. Jadi ada semangat gotong-royong dalam berbagai jenis layanan publik yang mengarah pada efektivitas dan efisiensi pencapaian visi-misi nasional.
Adapun terkait dengan peran BI, penulis berharap Rancangan Undang-Undang BI yang tengah digodok saat ini dapat memfasilitasi peran BI agar dapat turut mengintervensi kondisi di sektor riil, jadi tidak hanya termargin pada urusan moneter saja. Pola ini sempat dijalankan di era Orde Baru melalui program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Program ini dapat dilahirkan kembali (reborn) dengan kemasan masa kini.
Terlepas dari kontroversinya yang dianggap bermuatan politis dan penuh dengan agenda tersembunyi, penulis melihat bahwa program tersebut mampu “mengintervensi” dan “menggendong” eksistensi usaha mikro dan kecil agar lebih bergairah melalui produk-produk kredit yang adaptif. Kita semua tentu berharap bahwa RUU BI yang sedang digarap saat ini mampu menonjolkan peran BI yang lebih garang dalam mengawal perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945.
Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
